Pemerintah Provinsi Papua melalui Asisten Bidang Pemerintahan dan
Kesejahteraan Eliezer Renmaur menyerahkan 11 rekomendasi pemekaran
Daerah Otonomi Baru (DOB).
"Sebenernya, semasa jabatan Barnabas Suebu sebagai Gubernur 11
rekomendasi ini sudah keluar, namun baru kali ini diserahkan ke
masing-masing kepala daerah," kata Eliezer Renmaur di Jayapura, Selasa
(9/8).
Eliezer mengatakan ke-11 daerah yang sudah mendapat rekomendasi adalah
Kabupaten Numfor di Biak Numfor, Kabupaten Katemban di Pegunungan
Bintang, Kabupaten Muara Digul, Kabupaten Admi Korbay di Mappi.
Kabupaten Yapen Barat Utara (Yabaru) di Yapen, Kabupaten Puncak Trikora
di Lanny Jaya, dan lima Kabupaten yang berada di Kabupaten Yahukimo,
yakni Yahukimo Utara, Yahukimo Barat, Yahukimo Timur, Pegunungan Seir,
dan Mamberamo Hulu.
"Pemekaran ini merupakan aspirasi dari masyarakat melalui pemerintah
induk, sehingga mantan Gubernur Papua Barnabas Suebu menindaklanjuti
dengan mengeluarkan rekomendasi ini," jelasnya.
Dia menjelaskan di satu sisi ada moratorium Presiden soal pemekaran
wilayah, namun pertimbangan mantan Gubernur pada waktu itu adalah dari
sisi pembangunan, sehingga berkonsultasi dengan Dirjen Otonomi Daerah
Kementerian Dalam Negeri dan akhirnya disetujui.
"Gubernur kan hanya menyalurkan saja, tinggal bagaimana daerah
menindaklanjuti, termasuk Menteri Dalam Negeri, DPR-RI, termasuk wakil
daerah yang mewakili Papua di DPR-RI," ucap Eliezer.
Pemekaran tentu akan berpengaruh pada Dana Alokasi Umum (DAU) karena
wilayah dibagi, pegawai dibagi, begitu juga masyarakat dibagi. Untuk
itu, lanjut Eliezer, dirinya berharap agar kabupaten yang sudah
dimekarkan maupun yang baru sudah harus mengelola sumber-sumber potensi
di daerahnya untuk mendatangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Mulai dari sekarang sudah harus berpikir soal pendapatan asli daerah,
sebab belajar dari pengalaman rata-rata pemekaran dan daerah yang belum
ada pemakaran, masih berharap pada DAU serta dana Otonomi Khusus
(Otsus), artinya ketergantungan ke pusat masih tinggi,